Katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ; 3 Latar Belakang. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi (Kaufmann, World Bank 2006) Kasus korupsi pengadaan BJP sebanyak 38 dari kasus yang ditangani oleh KPK (Lap Tah KPK 2012) Pengadaan barang/jasa pemerintah terus meningkat Peraturan LKPP 10 tahun 2021 tentang UKPBJ merupakan aturan pelaksanaan Pasal 73 ayat (5), Pasal 75, Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan Keputusan Kepala LKPP Nomor 239 Tahun 2023 tentang Tenaga Ahli Sebagai Dewan Pakar Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Publik: Jenis/Bentuk Peraturan: Keputusan Kepala LKPP: Singkatan Jenis: Nomor: 239: Tahun: 2023: Tanggal Ditetapkan: Senin, 15 Mei 2023: Diunduh Sebanyak: 230 kali dalam Lampiran Perka LKPP No. 9/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 9 Purwosusilo, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 90. Peraturan Lembaga Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Lembaga: Singkatan Jenis: Nomor: 19: Tahun: 2019: Tanggal Diundangkan: Senin, 23 Desember 2019: Diunduh Sebanyak: 14.571 kali: Tipe Peraturan Perundang-undangan. Judul. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Kode Etik Pelayanan Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. T.E.U. Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengertian Pemaketan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemaketan dalam hal ini maksudnya adalah mengelompokan menjadi beberapa kelompok terhadap pengadaan barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemaketan dilakukan dengan berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut: Keluaran atau hasil. Volume barang/jasa. LKPP Terbitkan Surat Edaran Pengadaan Barang dan Jasa di Tengah Covid-19. SE Kepala LKPP No. 3/2020 tersebut bertujuan untuk memudahkan K/L dan Pemda. Selain itu, SE ini juga menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 4/2020 terkait realokasi anggaran dan refocussing kegiatan. Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah LATAR BELAKANG. Kajian ini bertujuan menjawab betapa pentingnya etika dasar Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (PBJP) dalam upaya pengadaan barang/jasa, dan menjelaskan bagaimana konsekuensi hukumnya apabila etika tidak diikuti oleh pelaku PBJP. Dilakukan dengan metode kajian pustaka yang diuraikan dalam pembahasan menurut etimologi, kemudian lSA7.